Radar Bojonegoro
[ Sabtu, 11 April 2009 ]
Panwaskab Dinilai Lemah
Money Politics Masih Terjadi Jelang Pemungutan Suara
TUBAN – Anggota Komisi A DPRD Tuban, Syakir Syafi’i menilai kinerja jajaran panwas dari tingkat kabupaten hingga desa masih lemah. Buktinya, menjelang pemungutan suara Kamis lalu (9/04) masih terjadi ’serangan fajar’ yang dilakukan perangkat desa dengan ajakan mencontreng nama caleg dan parpol tertentu.
”Ya kami sangat menyayangkan,” kata dia kepada Radar Bojonegoro kemarin (10/4).
Dia mengungkapkan, ’serangan fajar’ itu terjadi pada Rabu (8/4) malam lalu. Yakni, sekitar pukul 23.00 di sejumlah desa di Kecamatan Rengel. Menurut dia, perangkat desa terang-terangan membagikan uang kepada warga disertai ajakan mencontreng nama caleg dan parpol tertentu. ”Pembagianya, seperti membagikan BLT (bantuan langsung tunai) itu lho mas,” ujarnya.
Dia menambahkan, besaran uang yang dibagikan kepada warga sangat bervariasi, yakni antara Rp15 ribu hingga Rp 20 ribu tiap wardga. Namun, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tidak berani menyebutkan parpol yang dituduhnya. ”Ya kami nggak bisa menyebut nama parpolnya,” elaknya. Yang jelas, tegas dia, dirinya siap jika dipanggil oleh panwaskab terkait dugaan money politics menjelang pemungutan suara 9 April lalu.
Anggota Panwaskab Tuban Arif Subiyantoro membantah panwas lemah dalam pengawasan pemilihan legislatif (pileg). Pihaknya menegaskan jajaran panwas dari kabupaten hingga desa telah bekerja maksimal ”Ini kendalanya, karena masyarakat masih banyak yang takut lapor,” ungkapnya.
Panwaskab bakal crosschek jika ada laporan dari masyarakat. Anggota panwaskab lain, Edy Thoyibi juga membantah penilaiain ini. ”Mestinya tidak lantas memvonis,” paparnya. Di Blora, panwaskab menangani laporan dari Diah Trimurti Saleh, caleg Partai Barnas yang tidak masuk DPT. ”Hari ini (kemarin) kami sudah mengirimkan surat panggilan untuk klarifikasi tersebut,” ujar Ketua Panwaskab Blora Wahono kemarin.
Sementara ketua KPUK Blora Moesafa saat dikonfirmasi kemarin siang mengaku belum menerima surat dari Panwaskab. Karena itu, dia mengaku belum bisa memberikan keterangan. Hanya, terkait dengan persoalan DIah Trimurti Saleh, dia sudah melaporkan ke KPU Provinsi. Sedangkan soal hak suara Diah, dia menyatakan tetap hangus. Alasannya, Diah belum masuk dalam DPS, sehingga tidak bisa diakomodasi di DPT.”Kalau tidak masuk DPS tidak bisa memberikan suara. Kita tunggu saja bagaimana petunjuk KPU provinsi. Kita tidak usah berandai-andai dulu,”tandasnya. (zak/ono)
